Tinjauan Etik Keperawatan Pelaksanaan Program LJASS Pada Penasun

Dalam melakukan tugasnya, perawat bisa menghadapi dilema etik. Contohnya terkait Program Layanan Jarum Suntik dan Alat Suntik Steril (LJASS) dalam rangka pengurangan dampak penularan HIV pada pengguna narkoba suntik. Program ini tak banyak diketahui oleh perawat, apalagi masyarakat umum. Saya pernah mengangkatnya dalam sebuah makalah etika.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan pesat. Apabila tidak disikapi secara multi-dimensional maka bahaya penyalahgunaan napza akan mengancam kehidupan bangsa dan negara karena hal tersebut berpotensi akan terjadinya kehilangan generasi (lost generation).

Diantara penyalahguna Napza, Pengguna Napza Suntik (Penasun) merupakan kelompok yang sangat berisiko terhadap HIV karena perilaku berbagi peralatan suntik Napza bergantian menyebabkan penularan HIV lebih tinggi dibandingkan dengan cara penularan lain. Berdasarkan data dan informasi dari Departemen Kesehatan, estimasi nasional 2006 jumlah Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) sebanyak 171.000 – 219.000 orang, jumlah estimasi Penasun 191.000 – 248.000 dan diperkirakan juga memberikan resiko pada pasangan seksualnya yang berjumlah 85.700 orang. Sampai dengan September 2006 sudah 32 provinsi melaporkan kasus AIDS dengan jumlah kumulatif sebanyak 6897 orang dan terbanyak dilaporkan dari provinsi DKI Jakarta, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan menular di kalangan Penasun lebih dari 50%. Kelompok umur 20-29 tahun yang terinfeksi sebanyak 54,77% disusul kelompok umur 30-39 tahun 26,56%. Hal ini mengindikasikan mayoritas penduduk usia muda sangat mudah tertular virus HIV dan menderita AIDS. Gambaran tersebut menunjukkan dominasi cara penularan (mode of transmission) terjadi melalui darah atau lewat jarum suntik yang tercemar virus HIV.

Dibalik kompleksnya masalah sekitar Penasun, Pemerintah telah menyadari akan bahaya penyakit HIV AIDS khususnya di kalangan pengguna Napza suntik. Tetapi, untuk membuat Penasun berhenti menggunakan napza, bukanlah hal yang mudah. Angka relapse (kambuh lagi) para Penasun setelah mengikuti proses rehabilitasi yang menjadi program pemerintah untuk pengguna Napza sangatlah tinggi. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi program pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) untuk meningkatkan kualitas hidup para Penasun.

Salah satu program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengurangan dampak penularan HIV pada Penasun adalah Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril (LJASS) atau dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor: 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (Napza) disebut dengan Program Penggunaan Jarum Suntik Steril (Pejasun). Program ini menyediakan dan memberikan peralatan suntik steril, beserta materi-materi pengurangan risiko lainnya, kepada Penasun, untuk memastikan bahwa setiap penyuntikan dilakukan dengan menggunakan jarum suntik baru.

Jika ditinjau dari sudut etika, program LJASS ini menimbulkan dilema. Di satu sisi program ini terkesan melegalkan penggunaan narkoba suntik, bahkan memfasilitasinya. Namun di sisi lain program ini dianggap sebagai upaya memutus mata rantai penularan HIV pada Penasun yang aktif.

Dilema etik dapat bersifat personal ataupun profesional. Dilema sulit dipecahkan bila memerlukan pemilihan keputusan tepat diantara dua atau lebih prinsip etis. Penetapan keputusan terhadap satu pilihan, dan harus membuang yang lain menjadi sulit karena keduanya sama-sama memiliki kebaikan dan keburukan apalagi jika tak satupun keputusan memenuhi semua kriteria.

Ketika perawat sebagai komponen yang turut melaksanakan LJASS dihadapkan pada dilema ini, maka dibutuhkan wawasan luas dan analisis komprehensif dalam memberikan penilaian. Hal tersebut penting agar perawat tidak merasa bersalah melaksanakan program yang menurutnya tidak benar atau melanggar etika. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan tinjauan etik Program LJASS pada Penasun dengan metode studi kasus.

1.2       Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan etik studi kasus pelaksanaan Program LJASS pada Penasun?

1.3       Tujuan Penulisan

1.3.1    Tujuan umum:

Mengetahui tinjauan etik studi kasus pelaksanaan Program LJASS pada Penasun.

1.3.2    Tujuan khusus:

  • Mengidentifikasi penularan HIV pada Penasun
  • Memaparkan Program LJASS
  • Menganalis studi kasus penerapan program LJASS
  • Melakukan tinjauan etik pada studi kasus penerapan Program LJASS.

1.4       Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Perawat: memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan etik Program LJASS pada Penasun, sebagai pertimbangan dalam menghadapi dilema etik terkait pelaksanaan Program LJASS.

1.4.2 Bagi Akademisi: menyediakan analisis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian aspek etika Program LJASS pada Penasun.

1.4.3 Bagi masyarakat: memberi informasi tentang Program LJASS dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penularan HIV pada Penasun.

BAB 2

TINJAUAN TEORI

2.1       Konsep Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” dalam bentuk tunggal, atau “etha” dalam bentuk jamak atau plural. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, ethos diartikan adat, kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau cara berpikir. Selanjutnya, etika sebagai kajian ilmu atau objek diartikan ilmu tentang apa yang dilakukan (pola perilaku) orang, atau ilmu tentang kebiasaan orang. Etika sebagai kajian ilmu membahas tentang moralitas atau manusia terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia (Notoatmodjo, 2010).

Etika sebagai ilmu tingkah laku etis atau moral mempunyai berbagai cara pendekatan atau cara mempelajarinya. Dengan kata lain, ada berbagai pendekatan etika, yaitu (Notoatmodjo, 2010):

a)    Etika deskriptif, adalah suatu kajian etika yang bertujuan untuk menggambarkan tingkah laku moral dalam arti luas: tentang baik buruk, tentang tindakan yang boleh atau tidak boleh dari setiap kelompok masyarakat atau komunitas, tanpa memberikan penilaian.

b)    Etika normatif, bukan hanya menggambarkan etika dari masing-masing kelompok komunitas, tetapi memberikan penilaian terhadap etika yangberlaku, sehingga menentukan etis atau tidak etis. Lebih lanjut lagi, etika normatif dibedakan menjadi:

1)    Etika umum, adalah aturan tingkah laku yang harus dipenuhi oleh setiap orang di dalam masyarakatnya. Setiap anggota masyarakat di manapun berada selalu terikat oleh etika umum ini, yang secara implisit mengatur hak dan kewajiban setiap anggota kelompok atau masyarakat dalam kelompok atau masyarakat tersebut.

2)    Etika khusus, adalah aturan tingkah laku kelompok manusia atau kelompok masyarakat yang khas atau spesifik kelompok tersebut. Kelompok masyarakat yang khas ini adalah kelompok profesi. Rumusan atau atau aturan perilaku profesi ini biasanya dirumuskan dalam aturan bertindak (role of conduct) yang disebut juga kode etik.

Etika (moral) dan agama mempunyai hubungan erat. Jika etika merupakan rambu-rambu perilaku dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam konteks sosio-budayanya, maka agama disamping mengatur hubungan antar manusia juga mengatur hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Apabila manusia benar-benar memegang teguh rambu-rambu moral, sebenarnya secara implisit sudah menjalin hubungan baik dengan Tuhan karena barang tentu akan berperilaku di dalam aturan-aturan agama yang di perintahkan Tuhan kepada manusia.

2.1.1 Prinsip-Prinsip Etika

Prinsip-prinsip etika yaitu sebagai berikut:

a)    Otonomi (autonomy), prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya.

b)    Berbuat baik (beneficience), berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

c)    Keadilan (justice), prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapainya kedudukan yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan.

d)    Tidak merugikan (nonmaleficience), prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien.

e)    Kejujuran (veracity), prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada klien, dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprensensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa argumen mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa ”doctor knows best” sebab individu memiliki otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya.

f)     Menepati janji (fidelity), prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Fidelity menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

g) Kerahasiaan (confidentiality), aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

h)    Akuntabilitas (accountability), merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.

2.1.2 Kode Etik Perawat

Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas/fungsi perawat adalah kode etik perawat nasional Indonesia. Ketika seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik, maka kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan. Kode etik keperawatan Indonesia sebagai berikut:

a) Perawat dan klien

1)    Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

2)    Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien.

3)    Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.

4)    Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Perawat dan praktek

1)    Perawat memlihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus-menerus

2)    Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

3)    Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain

4)    Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

c) Perawat dan masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

d) Perawat dan teman sejawat

1)    Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

2)    Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

e) Perawat dan profesi

1)    Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan

2)    Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan

3)    Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

2.1.3    Dilema Etik

Dilema etik adalah suatu masalah yang melibatkan dua atau lebih landasan moral suatu tindakan tetapi tidak dapat dilakukan keduanya. Ini merupakan suatu kondisi dimana setiap alternatif memiliki landasan moral atau prinsip. Pada dilema etik ini sukar untuk menentukan yang benar atau salah dan dapat menimbulkan stress pada perawat karena dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi banyak rintangan untuk melakukannya.

Menurut Thompson & Thompson (2000) dilema etik merupakan suatu masalah yang sulit dimana tidak ada alternatif yang memuaskan atau situasi dimana alternatif yang memuaskan atau tidak memuaskan sebanding. Dalam dilema etik tidak ada yang benar atau yang salah. Untuk membuat keputusan yang etis, seorang perawat harus mempunyai pemikiran yang rasional dan bukan emosional.

2.1.4 Strategi Penyelesaian Masalah Etik

Dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan etis, antara perawat dan dokter tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat. Bila ini berlanjut dapat menyebabkan masalah komunikasi dan kerjasama, sehingga menghambat perawatan pada pasien dan kenyamanan kerja. Adapun kerangka pemecahan dilema etik menurut Kozier & Erb (1989) antara lain :

a)    Mengembangkan data dasar, untuk melakukan ini perawat memerlukan pengumpulan informasi sebanyak mungkin, meliputi:

1)    Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut dan bagaimana keterlibatannya

2)    Apa tindakan yang diusulkan

3)    Apa maksud dari tindakan yang diusulkan

4)    Apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diusulkan.

b)    Mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi tersebut.

c)    Membuat tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan mempertimbangkan hasil akhir atau konsekuensi tindakan tersebut.

d)    Menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut dan siapa pengambil keputusan yang tepat.

e)    Mengidentifikasi kewajiban perawat.

f)     Membuat keputusan.

2.2       Kasus HIV Pada Pengguna Napza Suntik (Penasun)

Beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba, antara lain meningkatnya kasus kriminal dan kekerasan, penyimpangan perilaku sosial, kebutuhan pengobatan ketergantungan Napza, kemungkinan tertularnya HIV/AIDS, hepatitis serta penyakit lainnya akibat peningkatan jumlah Penasun. Diperkirakan sekitar 13,2 juta Penasun, 80% di antaranya berada di negara berkembang maupun negara yang pemerintahannya sedang mengalami transisi (seperti negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa Timur), dari 80% orang yang mengalami HIV, terinfeksi melalui peralatan suntik (UNAIDS, 2004). Di beberapa negara, seperti Indonesia, Cina, Thailand, Myanmar, Malaysia, Iran, Vietnam dan India Timurlaut, telah ditemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi ledakan epidemi HIV di antara para Penasun. Tingkat penyebaran HIV di antara Penasun biasanya mencapai 60-90% dalam waktu 6 bulan sampai satu tahun, dimulai saat ditemukannya kasus pertama.

Di Indonesia, peningkatan kasus HIV/AIDS karena penyalahgunaan narkoba, khususnya dengan cara suntik, telah meningkat dengan tajam pada tahun 1999 (Ministry of Health Indonesia and The National AIDS Commission, 2002). Pada sekitar tahun 2000, di Indonesia terjadi perubahan yang sangat menyolok pada pola penularan HIV/AIDS, yaitu melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian pada kelompok Penasun. Pada kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 1995–Maret 2005 proporsi penularan melalui penggunaan jarum suntik tidak steril meningkat lebih 50 kali lipat, dari 0,65% pada tahun 1995 menjadi 35,87% pada tahun 2005. Bahkan selama Januari-Maret 2005, penambahan kasus HIV/AIDS dengan faktor risiko pada kelompok Penasun mencapai proporsi 59,27%, yang merupakan faktor risiko terbesar (lihat gambar 1).

Gambar 1; Penambahan Kasus HIV/AIDS Januari-Maret 2005

Sumber: Ditjen PPM & PL, Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia: Laporan s.d. Maret 2005, Ditjen PPM & PL, Depkes RI, 2005

Dalam menghadapi ancaman epidemi ganda HIV dan AIDS serta Napza tersebut, kita dihadapkan pada 2 (dua) aspek permasalahan yaitu hukum dan kesehatan. Dari perspektif hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika, Pasal 85, ayat (1), (2) dan (3), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika, Pasal 59, ayat (1) dan (2), perbuatan menyalahgunakan napza tergolong perbuatan melanggar hukum. Sementara dari perspektif kesehatan, penderitaan dan akibat buruk yang dihadapi penasun karena penularan HIV dan AIDS dikalangan penasun, menimbulkan ancaman penularan kepada antar penasun, mitra, dan orang-orang bukan pengguna Napza merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius yang mengancam generasi muda.

2.3       Program Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril (LAJSS) Bagi Penasun

Program Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril (LJASS) merupakan salah satu program pengurangan dampak buruk Napza (Harm Reduction). World Health Organization (WHO), sebagai badan United Nation (UN) yang mengurusi bidang kesehatan mendiskripsikan Pengurangan Dampak Buruk Napza sebagai berikut: “Konsep, yang digunakan dalam wilayah kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif kesehatan yang berkaitan dengan perilaku. Yang dimaskud dengan perilaku yaitu perilaku penggunaan Napza dengan jarum suntik dan perlengkapannya (jarum suntik dan peralatan untuk mempersiapkan Napza sebelum disuntikan). Komponen pengurangan dampak buruk Napza merupakan intervensi yang holistik/komprehensif yang bertujuan untuk mencegah penularan HIV dan infeksi lainnya yang terjadi melalui penggunaan perlengkapan menyuntik untuk menyuntikan Napza yang tidak steril dan digunakan secara bersama-sama.”

Pengurangan dampak buruk Napza mulai menjadi perhatian di Indonesia pada tahun 1999. Pada saat itu data epidemi HIV/AIDS bergeser dari penularan melalui hubungan seksual ke penularan melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian/bersama pada kelompok Penasun. Seiring dengan hal tersebut muncul pemikiran bahwa telah saatnya Indonesia memerlukan suatu intervensi untuk mencegah penularan dan penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok Penasun. Pengurangan dampak buruk Napza sebagai sebuah konsep intervensi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Penasun mulai ditambahkan untuk diterapkan di Indonesia, dan hingga saat ini berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Nasional program LJASS telah dilaksanankan di Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Pengurangan dampak buruk Napza lebih menekankan tujuan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang. Upaya pencegahan infeksi HIV harus dilaksanakan sesegera mungkin. Kalau hal ini tidak dilakukan, semua tujuan jangka panjang, seperti penghentian penggunaan Napza akan sia-sia belaka. Oleh karena itu pengurangan dampak buruk Napza mengacu pada prinsip:

a)    Pertama, Penasun didorong untuk berhenti memakai Napza;

b)    Kedua, jika Penasun bersikeras untuk tetap menggunakan Napza, maka didorong untuk berhenti menggunakan dengan cara suntik;

c)    Ketiga, kalau tetap bersikeras menggunakan dengan cara suntik, maka didorong dan dipastikan menggunakan peralatan suntik sekali pakai atau baru;

d)    Keempat, jika tetap terjadi penggunaan bersama peralatan jarum suntik, maka didorong dan dilatih untuk menyucihamakan peralatan suntik.

Program Penggunaan Jarum Suntik Steril (Pejasun) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor : 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) ini populer dengan program LAJSS di masyarakat. Program ini diatur dalam Kepmenkes sebagai berikut:

Program Penggunaan Jarum Suntik Steril

1)    Ruang Lingkup

Program penggunaan Jarum Suntik Steril (Pejasun) atau Needle Syringe Program (NSP) adalah upaya penyediaan layanan yang meliputi penyediaan jarum suntik steril (baru), pendidikan dan informasi tentang penularan HIV, rujukan terhadap akses medis, hukum dan layanan sosial. Program ini menyediakan dan memberikan peralatan suntik steril, beserta materi-materi pengurangan risiko lainnya, kepada Penasun, untuk memastikan bahwa setiap penyuntikan dilakukan dengan menggunakan jarum suntik baru. Dalam pelaksanaan program penggunaan jarum suntik steril terdapat beberapa model program diantaranya:

-        Needle Exchange Program (NEP) atau Needle Syringe Exchange Program (NSEP), program pertukaran jarum suntik. Program ini menekankan pada pertukaran bukan distribusi.

-        Needle Distribution Program (NDP), program yang menekankan pada ditribusi jarum suntik steril

Hingga saat ini, Pejasun merupakan salah satu intervensi yang paling efektif di diantara program pencegahan HIV di kelompok Penasun. Evaluasi intensif terhadap program Pejasun telah dilakukan pada berbagai Negara lain telah membuktikan secara meyakinkan bahwa program Pejasun memang berhasil mengurangi penyebaran HIV dan tidak mendorong peningkatan Penasun dan penggunaan Napza lainnya. Program Pejasun dapat dilakukan bersama dengan program penjangkauan dan pendampingan bila situasi dan kondisi di lapangan memungkinkan untuk dilakukan.

2)    Tujuan

-        Menyediakan dan mendistribusikan jarum suntik steril kepada Penasun, dan menghentikan beredarnya jarum suntik bekas pakai yang berpotensi menularkan HIV.

-        Memastikan penggunaan jarum suntik steril pada sebanyak mungkin praktek penggunaan Napza secara suntik.

-        Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Penasun mengenai menyuntik yang lebih aman.

3)    Sasaran

Penasun yang belum mampu untuk berhenti menggunakan Napza secara suntik.

4)    Pelaksana

-        Institusi/lembaga kesehatan

-        LSM atau organisasi kemasyarakatan

-        Institusi/lembaga pemerintah

-        Institusi/lembaga non pemerintah

-        Kelompok Masyarakat

Pelaksana program Pejasun adalah sebuah tim yang terdiri dari:

-        Koordinator Program Pejasun, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pada berbagai macam bentuk. Koordinator bertugas memonitor dan melakukan supervisi kepada petugas lapangan Pejasun dan melakukan koordinasi dengan koordinator program lainnnya.

-        Petugas Pelaksana, bertugas melaksanakan layanan Pejasun dari mulai pendaftaran sampai dengan Penasun keluar dari tempat pelayanan. Petugas pelaksana akan merekam dan menyimpan data yang didapat selama layanan Pejasun dilaksanakan menggunakan formulir baku yang tersedia. Petugas bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyimpanan jarum suntik steril dan pengelolaan jarum suntik bekas pakai.

-        Petugas Lapangan Pejasun, bertugas mempromosikan program Pejasun kepada para Penasun di lapangan, memberikan layanan Pejasun kepada Penasun yang masih belum ingin berkunjung ke layanan secara mandiri dan membantu perubahan perilaku kepada Penasun yang didampingi.

5)    Sarana dan prinsip-prinsip pelaksanaan

Sarana

-        Identitas program Pejasun

Untuk lebih mudah mengenal program baik bagi Penasun dan pihak stakeholder maka program sebaiknya membuat logo yang akan ditempatkan di kartu identitas petugas lapangan dan pada kantor atau tempat layanan Pejasun. Logo ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat sehingga tersosialisasikan kepada Penasun dan masyarakat lainnya. Bila memungkinkan dibuat logo secara nasional dan disetujui oleh pihak pemerintah terkait (Departemen Kesehatan RI).

-        Kartu identitas staf

Semua staf program Pejasun, terutama petugas lapangan Pejasun harus membawa kartu identitas saat berada di lapangan dan saat bekerja. Kartu tersebut dapat oleh lembaga dengan sepengetahuan pihak pemerintah yang terkait (Dinas Kesehatan).

-        Kartu identitas klien

Klien (Penasun) yang menerima layanan ini akan mendapatkan kartu yang menunjukkan bahwa klien sedang mengikuti program ini. Kartu ini berisi informasi singkat mengenai program Pejasun, lembaga pelaksana dan kode klien (bukan nama dan alamat lengkap). Kartu tersebut dapat oleh lembaga dengan sepengetahuan pihak pemerintah yang terkait (Dinas Kesehatan).

-        Peralatan yang harus disediakan:

  • Jarum suntik steril dan tabung suntik berdasarkan model yang biasanya dipakai oleh Penasun di daerah tersebut.
  • Kapas beralkohol, digunakan untuk membersihkan kulit tempat yang akan disuntik dan untuk membersihkan peralatan lain serta tangan. Paling sedikit disediakan 2 kapas beralkohol untuk setiap jarum suntik dan tabung yang diberikan.
  • Kondom dan pelicin, untuk mendorong perilaku seks aman.
  • Kantong, terdiri dari kantong kertas kecil dan kantong plastik besar, untuk membawa jarum suntik steril dan bekas pakai.
  • Media informasi terkait dengan HIV/AIDS dan Napza, berupa brosur, buklet, stiker atau media lainnya.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan

-        Model layanan program Pejasun

  • Menetap. Program menyediakan tempat khusus untuk pelayanan pendistribusian jarum suntik steril, seperti; drop in center (DIC) atau Puskesmas. Tempat tersebut dapat juga menyediakan layanan lain selain program Pejasun, seperti; layanan kesehatan umum, case management dan layanan VCT.
  • Satelit. Program menyediakan tempat di lokasi komunitas sebagai perpanjangan dari lokasi menetap. Petugas lapangan Pejasun bertanggung jawab untuk datang dan bekerja di tempat yang ditentukan dan waktu yang ditentukan.
  • Bergerak. Program Pejasun memberikan tanggung jawab kepada petugas lapangan Pejasun membawa tas yang berisi jarum suntik steril dan media informasi dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Penasun.

-        Jam kerja layanan

  • Lembaga yang melaksanakan program Pejasun harus menentukan waktu yang tepat dimana Penasun paling membutuhkan akses untuk memperoleh jarum suntik steril.
  • Petugas lapangan Pejasun harus rutin dan teratur datang di tempat dan waktu dimana hubungan yang maksimal dengan Penasun dapat dibangun.

-        Proses pendaftaran klien Program Pejasun

  • Memperkenalkan program Pejasun kepada Penasun
  • Menyiapkan kartu identitas klien program Pejasun
  • Pemberian jarum suntik steril dan meminta jarum suntik bekas pakai

-        Usia klien

  • Penasun dari semua usia mungkin akan mengakses program Pejasun. Dengan menyediakan jarum suntik steril untuk Penasun berusia muda, program ini mengurangi risiko kaum muda terinfeksi virus yang ditularkan melalui darah. Jika tidak ada layanan yang menyediakan jarum suntik steril, maka akan sangat mungkin terjadi berbagi jarum suntik dan tidak hanya akan berisiko terhadap dampak buruk penggunaan Napza, tetapi juga berisiko terinfeksi virus yang ditularkan melalui darah.
  • Klien dengan usia di bawah 18 tahun harus dinilai terlebih dahulu untuk pembagian jarum suntik steril agar pemberian jarum suntik ini benar-benar diberikan kepada orang yang sesuai dengan persyaratan peserta program Pejasun yang telah ditentukan.

-        Aktivitas-aktivitas Program Pejasun

  • Melindungi kerahasian klien selama mengikuti kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh program Pejasun.
  • Penyediaan jarum suntik steril, tabung suntik, kapas beralkohol dan air steril.
  • Penyediaan tempat/kotak pemusnahan jarum suntik bekas pakai dan pemberian informasi tentang pemusnahan jarum suntik bekas pakai yang aman. (melanjutkan ke Program Pemusnahan Peralatan Suntik Bekas Pakai)
  • Penyediaan tempat untuk menyerahkan jarum suntik dan tabung suntik bekas bekas pakai.
  • Memonitoring setiap kegiatan dalam program Pejasun.
  • Mendistribusikan kondom untuk kegiatan seksual aman.
  • Menyediakan lembar informasi tentang kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan Napza.

-        Monitoring dan evaluasi

Kerahasiaan data selama proses program dipegang oleh pelaksana program Pejasun. Koordinator program Pejasun akan memastikan lembar data lengkap dan akurat. Data yang terkumpul merupakan syarat yang dibutuhkan ketika mengatasi masalah dengan klien dalam penyediaan informasi.

BAB 3

STUDI KASUS

3.1       Studi Kasus Pelaksanaan Program LJASS Di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Penulis mengangkat studi kasus berdasarkan hasil penelitian berjudul Efektivitas Program Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril (LJASS) dari Sudut Pandang Stakeholder (Studi Kasus di Puskesmas Kecamatan Tebet). Program LJASS ini telah berlangsung selama 2 tahun (dari akhir tahun 2006 – Desember 2008) di beberapa Puskesmas sebagai Pilot Project yang tersebar di dua propinsi, yaitu propinsi Bali dan DKI Jakarta. Khusus Puskesmas yang beroperasi di DKI Jakarta berjumlah 33 Puskesmas dengan rincian 1 Puskesmas tingkat kelurahan dan 32 Puskesmas tingkat kecamatan termasuk Puskesmas Kecamatan Tebet.

Dari penelitian ini ditemukan kasus sebagai berikut: Penasun tidak tertib mengikuti program yaitu tidak berkunjung dan berobat ke Puskesmas secara teratur, tidak selalu mengembalikan jumlah jarum suntik bekas ke Puskesmas sesuai dengan jumlah jarum suntik yang diterima, yang sudah beralih ke Program Substitusi Narkoba-Metadon ternyata masih kadang-kadang menggunakan narkoba suntik, tidak menggunakan kondom ketika berhubungan intim dengan pasangan seksualnya dengan alasan tidak enak kalau pakai kondom, masih bertukar jarum suntik meski sudah diberi Paket Pejasun.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1       Analisis Pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Latar belakang diadakannya Program LJASS yaitu untuk memutus rantai penularan HIV di kalangan Penasun, mempertimbangkan angka penularan HIV di kalangan Penasun cukup tinggi. LJASS memungkinkan Penasun mengakses jarum suntik steril gratis untuk mencegah digunakannya jarum suntik secara bergantian. Namun akses jarum suntik tersebut disertai kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jumlah jarum suntik yang diterima. Selain jarum suntik, Program LJASS juga menyediakan kondom untuk mendorong perilaku seks aman. Penyediaan kondom didasari fenomena hubungan seks dengan banyak pasangan di kalangan Penasun.

Pada kasus pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ditemukan fakta Penasun tidak tertib mengikuti program LJASS. Perilaku Penasun yang menunjukkan ketidaktertiban tersebut yaitu tidak berkunjung dan berobat ke Puskesmas secara teratur, tidak selalu mengembalikan jumlah jarum suntik bekas ke Puskesmas sesuai dengan jumlah jarum suntik yang diterima, yang sudah beralih ke Program Substitusi Narkoba-Metadon ternyata masih kadang-kadang menggunakan narkoba suntik, tidak menggunakan kondom ketika berhubungan intim dengan pasangan seksualnya dengan alasan tidak enak kalau pakai kondom, masih bertukar jarum suntik meski sudah diberi Paket Pejasun. Temuan tersebut menunjukkan pelaksanaan Program LJASS tidak berjalan sesuai harapan.

Program LJASS merupakan salah satu bentuk pengurangan dampak buruk Napza (Harm Reduction) yang lebih menekankan tujuan jangka pendek daripada tujuan jangka panjang. Mata rantai penularan melalui jarum suntik diputus untuk menurunkan prevalensi HIV di kalangan pengguna Napza. Namun menilik kasus di Puskesmas Tebet, program ini terbukti tidak efektif memutus mata rantai penularan HIV.

4.2       Tinjauan Etik Studi Kasus Pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Dari perspektif kesehatan, penderitaan dan akibat buruk karena penularan HIV dan AIDS dikalangan penasun, menimbulkan ancaman penularan kepada antar penasun, mitra, dan orang-orang bukan pengguna Napza merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius yang mengancam generasi muda. Selain itu, dari perspektif Etika, Agama, dan Hukum perilaku Penasun tidak dapat dibenarkan.

Dari perspektif etika normatif, perilaku menggunakan napza suntik dan seks bebas yang dilakukan Penasun dinilai tidak benar. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dan berdampak merugikan bagi Penasun dan orang lain (contohnya berupa penularan HIV). Program LJASS yang menyediakan jarum suntik dan kondom terkesan mefasilitasi Penasun untuk terus menggunakan Napza dan berhubungan seks bebas juga tidak bisa dibenarkan dari perspektif etika. Namun penulis menyadari dalam menghadapi Penasun, pertimbangan etika harus dikompromikan dengan fenomena riil pengguna penasun dan kejadian penularan HIV, sehingga dapat dicapai solusi etis bagi pemutusan rantai penularan HIV pada Penasun.

Pada studi kasus pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Tebet, salah satu komponen aktifnya adalah perawat. Perawat bisa terlibat sebagai koordinator atau tim pelaksana. Kemungkinan dilema etik yang dihadapi perawat yaitu:

-        Dilema dalam memandang program LJASS. Di satu sisi perilaku menggunakan Napza tidak dapat dibenarkan, namun di sisi lain perawat harus berperan serta memberikan jarum suntik dan kondom dalam rangka melaksanakan program Depkes yang diatur melalui Kepmenkes. Perawat ragu apakah memberikan jarum suntik dan kondom sesuai dengan prinsip etik berbuat baik (beneficience), dan tidak merugikan (nonmaleficience) atau malah memfasilitasi penyalahgunaan Napza yang berdampak merugikan klien. Namun dilema yang dihadapi bisa diredam dengan pemikiran bahwa program ini diprediksi berdampak positif yaitu mencegah penularan Napza pada Penasun aktif.

-        Dilema etik ketika mengetahui program ini tidak berjalan efektif. Meskipun telah difasilitasi jarum suntik steril dan kondom, Penasun masih bertukar jarum suntik, tidak menggunakan kondom dalam berhubungan seks. Selain itu ditemukan fakta Penasun tidak berkunjung dan berobat ke Puskesmas secara teratur, tidak selalu mengembalikan jumlah jarum suntik bekas ke Puskesmas sesuai dengan jumlah jarum suntik yang diterima, yang sudah beralih ke Program Substitusi Narkoba-Metadon ternyata masih kadang-kadang menggunakan narkoba suntik. Program LJASS kemudian mendatangkan perasaan bersalah pada perawat karena dihadapkan pada situasi hanya memfasilitasi Penasun untuk terus menyuntik dan berperilaku seks bebas.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1       Kesimpulan

-        Di Indonesia, penularan kasus HIV/AIDS di kalangan Penasun cukup tinggi sehingga dibutuhkan strategi untuk memutus mata rantai penularan HIV pada Penasun.

-        Program Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril (LJASS) merupakan salah satu program pengurangan dampak buruk Napza (Harm Reduction). Kegiatannya antara lain menyediakan jarum suntik steril dan kondom bagi Penasun.

-        Berdasarkan analisis studi kasus pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Tebet, program ini terbukti tidak efektif memutus mata rantai penularan HIV.

-        Merujuk pada prinsip-prinsip etik dan kode etik perawat, pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Tebet menghadirkan kemungkinan dilema etik bagi perawat, yaitu dilema etik dalam memandang Program LJASS, dan dilema etik ketika mengetahui program ini tidak berjalan efektif.

5.2       Saran

Sesuai dengan kode etik, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan, maka menghadapi dilema etik tersebut, mengacu pada kerangka pemecahan dilema etik menurut Kozier & Erb (1989), setelah mengumpulkan data dan mengidentifikasi permasalahan, penulis menyarankan rencana tindakan solutif yaitu:

-        Menggunakan hasil penelitian sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Program LJASS di Puskesmas Tebet, dan bersama-sama anggota tim mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan ketidakefektifan program.

-        Meninjau kembali Program LJASS, dan mempertimbangkan Program lain yang kemungkinan akan efektif dalam memutus mata rantai penularan HIV di kalangan Penasun. Program alternatif hendaknya menyertakan analisis etika dan kultural yang melingkupi masyarakat tempat tinggal Penasun, sesuai dengan kode etik perawat yaitu perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien.

-        Mengajukan evaluasi pelaksanaan Program LJASS pada Dinas Kesehatan setempat sebagai pertimbangan akan diteruskan atau tidak program tersebut.

Dalam melaksanankan hal tersebut, perawat tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan aktif segenap anggota tim, komponen pembuat kebijakan, dan masyarakat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan solutif.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).

Ministry of Health Indonesia and The National AIDS Commission. 2002. Special Cabinet Session on HIV/AIDS: The Threat of HIV/AIDS in Indonesia is Increasingly Evident and Calls for More Concrete Measure of Prevention. Jakarta: Family Health International and USAID.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Etika Dan Hukum Keperawatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Tappen, M.R., et al. 2004. Essentials of Nursing Leadership and Management 3rd Ed. Philadelphia: Davis Company.

Thompson., Melia & Boyd. 2000. Nursing Ethics. London: Churchill Livingstone.

UNAIDS. Juli 11-16, 2004. Leadership Statement: Injecting Drug Use and HIV/AIDS, 15th International AIDS Conference, Bangkok, Thailand: UNAIDS.

Wahyudi, IGN. Sri. 2009. Efektivitas Program Layanan Jarum Dan Alat Suntik Steril (LJSS) Dari Sudut Pandang Para Stakeholder (Studi Kasus Di Puskesmas Kecamatan Tebet). http://www.lontar.ui.ac.id// (diakses tanggal 22 Desember 2010).

Gallery | This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

4 Responses to Tinjauan Etik Keperawatan Pelaksanaan Program LJASS Pada Penasun

  1. denetro says:

    semangat yayangq….!! :)

  2. az-zahra says:

    wah baru nih buatq pris, bisa jadi topik menarik kuliah :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s